PERAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI HAKIM PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG DALAM PROSES MEDIASI MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN

Skripsi ini membahas peran komunikasi antarpribadi Pengadilan Agama
Kayuagung dalam proses mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian. Pokok
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunikasiantarpribadi
hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung.
selanjutnya dapat dirumuskan sub masalah yaitu: 1) Bagaimana peran komunikasi
antarpribadi hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung dalam
mencegah kasus perceraian 2) Apa yang menjadi hambatan komunikasi
antarpribadi hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung dalam
mencegah kasus perceraian?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di
kantor Pengadilan Agama Kayuagung. Pendekatan penelitian yang dilakukan
adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan bimbingan. Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data primer yakni Mediator/Hakim dan Pasangan
keluarga yang bermasalah dan sumber data sekunder yakni literatur buku, jurnal,
majalah, dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu:
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian Proses mediasi sebagai komunikasi dilakukan pengadilan agama
Jember mencakup 3 point yaitu (1) tahap pra mediasi. (2) tahap pelaksana mediasi
dan (3) tahap laporan mediasi. Faktor penghambat meliputi 2 point yaitu : 1)
faktor teknis dan 2) non teknis, faktor teknisi meliputi : keterbatasan mediator,
kesalahan menggunakan bahasa, teknik komunikasi mediator, gangguan
lingkungan. Faktor non teknis meliputi, faktor psikologis, adanya kepentingan,
dan gangguan saluran komunikasi. Dari faktor penghambat tersebut menyebabkan
tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan kurang efektif untuk menekan
tingkat perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga angka perceraian di
Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum ada penurunan yang signifikan.